Terkait Kasus TPPO di Myanmar, Ahmad Sahroni: Polri Harus Usut Tuntas

HALUANJABAR.COM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni turut mengomentari kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar.

Ahmad Sahroni mendukung penuh langkah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang melaporkan nama-nama terduga pelaku kasus TPPO ke Bareskrim Polri.

Menurut Ahmad Sahroni, Polri harus segera mengusut tuntas nama-nama tersebut.

"Tentu kami Komisi III mendukung penuh langkah Menko Polhukam memberantas para pelaku TPPO," ujar Sahroni dikutip haluanjabar.com dari dpr.go.id pada Sabtu, 6 Mei 2023.

Baca Juga: Menolak Tawaran Chelsea, Julian Nagelsmann Merapat ke Tottenham Hotspur?

"Jadi kami turut mendorong Bareskrim Polri agar cepat lakukan verifikasi daftar nama-nama tersebut dan tangkap jika bukti-bukti sudah terpenuhi," sambungnya.

Politisi fraksi Partai NasDem tersebut juga menekankan, kasus TPPO merupakan kejahatan luar biasa, sehingga harus ditangani dengan serius.

"Tangani dengan serius, telusuri, TPPO sudah masuk kategori kejahatan luar biasa dan sangat mencederai rasa kemanusiaan kita," ujarnya.

Ia juga meminta Polri agar pengusatan kasus ini tidak memakan waktu lama.

Baca Juga: Pemprov Jawa Barat Klaim Jumlah Perusahaan Meningkat, Angka Pengangguran Bakal Perlahan Menurun

Jangan sampai ada pemberitaan yang menyebutkan kasus tidak dapat dituntaskan seutuhnya.

Sehingga, Sahroni mendesak Polri usut tuntas pihak-pihak yang menghalangi proses penyelidikan.

Menurut pemberitaan yang dikutip dari APNews, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Judha Nugraha berujar, 20 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terjebak di Myawaddy.

Myawaddy merupakan wilayah konflik bersenjata antara militer Myanmar dan kelompok pemberontak Karen.